Sikap 2 Jempol Menhut Zulkifli Hasan: Marissa Haque Fawzi

Menhut kaget begitu tahu heli yang akan mengangkutnya berasal dari RAPP dan IKPP.


Menhut Ngamuk, Tolak Naik Heli RAPP & IKPP

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan pendahulunya MS Kaban (Antara/ Jafkhairi)

Oleh: Umi Kalsum (vivanews.com)
Jum'at, 12 Februari 2010, 14:16 WIB

VIVAnews - Kunjungan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kakak dari Calon Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan ke Pekanbaru, Riau, tidak berjalan mulus. Menhut sempat mengamuk saat baru menginjakkan kaki di Bandara International Sultan Syarif Kasim II. Pangkal persoalannya adalah, ketika fasilitas yang disediakan dua perusahaan raksasa Hutan Tanaman Industri di Riau, PT RAPP dan PT IKPP.

Fasilitas yang ditolak berupa penyediaan tiga unit helikopter untuk mengangkut Menhut dan rombongan yang hendak meninjau kawasan hutan Meranti di Semenanjung Kampar. Begitu tahu tiga heli itu disediakan dua perusahaan HTI, Menhut yang sedang beristirahat di ruang VIP Lancang Kuning langsung naik darah dan memarahi bawahannya, Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut, Hadi Daryanto.

Menhut kaget begitu tahu heli yang akan mengangkutnya ke Meranti berasal dari dua perusahaan kayu yang pimpinannya juga ikut menyambut kehadiran dia di bandara. Akibatnya keberangkatan Menhut dari Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Meranti sempat tertunda.

"Menhut menolak fasilitas yang disediakan perusahaan," ujar salah seorang sumber VIVAnews yang minta namanya tak disebutkan, Jumat 12 Februari 2010. Akhirnya, Menhut berangkat menggunakan helikopter yang disewa dari Polri dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Saking mangkel-nya, keberangkatan Menhut ke Meranti yang direncanakan terbang bersama-sama dengan jajaran direksi kedua perusahaan itu juga dibatalkan. Menhut meminta rombongan kedua perusahaan berangkat duluan. Baru setelah itu dia terbang menggunakan heli sewaan bersama rombongannya. Ketika dikonfirmasi, Zulkifli Hasan enggan mengomentari peristiwa tersebut. "Saya ke sini untuk melakukan peninjauan," kata menteri dari Partai Amanat Nasional ini. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Zulkifli Yusuf, membenarkan adanya peristiwa itu.

Ia mengatakan, penolakan dilakukan Menhut tersebut sangat tepat. "Saya kira sikap Menhut sudah tepat untuk menjaga independensi," ujar Zulkifli Yusuf.

Laporan: Ali Azumar

Pekanbaru
Sumber: VIVAnews

Forum Previlegiatum bagi Penegakan Hukum Illegal Logging di Hutan Riau: Marissa Haque (IPB)

Dalam mengantisipasi kondisi global warming dan global climate change yang telah hadir didepan mata dalam kehidupan kita, tentu selain mengajar PAD (Pendapatan Asli Daerah) pertimbangan pembangunan berkelanjutan/sustainable development menjadi hal yang tak dapat dihindari/in-evitable.

Sayangnya tetap saja terdapat beberapa oknum penyelenggara negara/pemerintah daerah yang tidak merasa bersalah ketika 'mencuri' masa depan anak-cucu mereka atas keberkeanjutan hidup dan kehidupan dimana seharusnya dimuliakan serta dikembalikan lagi kepada mereka.

Ketika pakta integritas dalam koridor moral obligation dan renumerasi sudah tidak mempan lagi bagi para oknum tersebut, maka dengan mengadopsi pemikiran serta model ekonomi-berkeadilan dari seorang scholar Amitai Etzioni, implementasi dari coersion/law enformcement menjadi sebuah keharusan yang tidak boleh ditunda lagi.

Bahkan keputusan tembak mati wajib dikeluarkan oleh Pemimpin Puncak Indonesia--Kepala Negara yang sekaligus Kepala Pemerintahan cq Presiden Republik Indonesia--bagi pelaku intelektual kejahatan lingkungan hidup Indonesia untuk menjadi sebuah keniscayaan demi tegaknya complience/kepatuhan atas disiplin hidup berkelanjutan di Indonesia.

Hal tersebut hanya mungkin dapat dilakukan oleh seorang pemimpin/leader dengan a strong vision as well as a strong leadeship!