Televisi ABC dari Australia Wawancara Bunda Marissa Haque

Kemarin malam saat Ibu Menik mampir ke rumah saya mengantarkan jahitan baju batik untuk Bunda Marissa Haque ibu asuhku  yang cantik dan cerdas itu, di ceritakan kalau baju batik yang akan dijahit adalah untuk wawancara eksklusif Bunda Icha oleh TV asing dari Australia bernama ABC. Kata Ibu Menik lagi bahwa thema yang akan diangkat adalah terkait kasus pidana illegal logging di Indonesia dan demokrasi semu pemerintahan daerah.

Wuuuuuiiih...berat berat amat ya? semoga bagus deh acaranya Bun!

Sumber: http://anak-anakbundamarissa.blogspot.com

"Televisis ABC dari Australia Mewawancara Bunda Marissa  Haque"

Menanti Tangan Presiden SBY Merangkul FLEGT untuk Wilayah Biosphere Jambi & Riau: Marissa Haque Fawzi

Massmedia Visit to Bukit Duabelas National Park

o broaden news reporters’ perspective about the issue of illegal logging, EC FLEGT Support Project coordinated a massmedia visit to Bukit Duabelas National Park (TNBK) in Jambi for three days from 3-6 July, 2007. In that visit the group of news reporters succeeded in directly discovering illegal logging within the area of Bukit Duabelas National Park.

In this massmedia visit participated 30 persons, i.e. news reporters from printed and electronic media, officers from related government agencies, Non Governmental Organizations (NGOs), and staff from EC FLEGT Support Project. The following news media was participating: Trans-7, SCTV, Trans TV, TVRI, RCTI, Metro TV, and Jambi Express.

This massmedia visit was coordinated by the Media and Communication Specialist from EC FLEGT Support Project, Purnomo Nurwihadi Wiwoho, assisted by Imam Suyudi and Eddy Harfia Surma from the Jambi office of EC FLEGT Support Project.

Besides the news reporters’, the group from Jakarta also included an artist being also an environmental activist, Marissa Haque Fauzi. Marisa Haque’s participation made a particular appeal of this visit. In this visit she presented various press statements to the news reporters, and engaged in a direct dialog with the community. Marissa Haque at this time is conducting an in-depth study into the issue of illegal logging in Indonesia as material for her thesis to earn a PhD degree.

Besides the news reporters and the artist, some NGOs also took part in the visit including PINSE and Warsi NGOs. Government agencies were also represented including those from the Forestry Service of Jambi Province, the staff of Bukit Duabelas National Park, the Bureau of Natural Resource Conservation and the Local Police of Jambi Province.

In this visit, the group of news reporters succeeded in meeting the illegal loggers and engaged in a dialogue with them in Bukit Duabelas National Park in Batanghari district. Also they have directly witnessed the abandoned logging trucks by the drivers probably in fear of watching the coming of the group.

During the visit they also came across a sawmill within the forest, which probably had just been abandoned by its owner. Some heaps of wood ready for transport were also discovered in the same forest area. The massmedia visit has received a wide coverage by both the electronic and printed media.

Sikap 2 Jempol Menhut Zulkifli Hasan: Marissa Haque Fawzi

Menhut kaget begitu tahu heli yang akan mengangkutnya berasal dari RAPP dan IKPP.


Menhut Ngamuk, Tolak Naik Heli RAPP & IKPP

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan pendahulunya MS Kaban (Antara/ Jafkhairi)

Oleh: Umi Kalsum (vivanews.com)
Jum'at, 12 Februari 2010, 14:16 WIB

VIVAnews - Kunjungan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan kakak dari Calon Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan ke Pekanbaru, Riau, tidak berjalan mulus. Menhut sempat mengamuk saat baru menginjakkan kaki di Bandara International Sultan Syarif Kasim II. Pangkal persoalannya adalah, ketika fasilitas yang disediakan dua perusahaan raksasa Hutan Tanaman Industri di Riau, PT RAPP dan PT IKPP.

Fasilitas yang ditolak berupa penyediaan tiga unit helikopter untuk mengangkut Menhut dan rombongan yang hendak meninjau kawasan hutan Meranti di Semenanjung Kampar. Begitu tahu tiga heli itu disediakan dua perusahaan HTI, Menhut yang sedang beristirahat di ruang VIP Lancang Kuning langsung naik darah dan memarahi bawahannya, Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut, Hadi Daryanto.

Menhut kaget begitu tahu heli yang akan mengangkutnya ke Meranti berasal dari dua perusahaan kayu yang pimpinannya juga ikut menyambut kehadiran dia di bandara. Akibatnya keberangkatan Menhut dari Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menuju Meranti sempat tertunda.

"Menhut menolak fasilitas yang disediakan perusahaan," ujar salah seorang sumber VIVAnews yang minta namanya tak disebutkan, Jumat 12 Februari 2010. Akhirnya, Menhut berangkat menggunakan helikopter yang disewa dari Polri dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Saking mangkel-nya, keberangkatan Menhut ke Meranti yang direncanakan terbang bersama-sama dengan jajaran direksi kedua perusahaan itu juga dibatalkan. Menhut meminta rombongan kedua perusahaan berangkat duluan. Baru setelah itu dia terbang menggunakan heli sewaan bersama rombongannya. Ketika dikonfirmasi, Zulkifli Hasan enggan mengomentari peristiwa tersebut. "Saya ke sini untuk melakukan peninjauan," kata menteri dari Partai Amanat Nasional ini. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Zulkifli Yusuf, membenarkan adanya peristiwa itu.

Ia mengatakan, penolakan dilakukan Menhut tersebut sangat tepat. "Saya kira sikap Menhut sudah tepat untuk menjaga independensi," ujar Zulkifli Yusuf.

Laporan: Ali Azumar

Pekanbaru
Sumber: VIVAnews

Forum Previlegiatum bagi Penegakan Hukum Illegal Logging di Hutan Riau: Marissa Haque (IPB)

Dalam mengantisipasi kondisi global warming dan global climate change yang telah hadir didepan mata dalam kehidupan kita, tentu selain mengajar PAD (Pendapatan Asli Daerah) pertimbangan pembangunan berkelanjutan/sustainable development menjadi hal yang tak dapat dihindari/in-evitable.

Sayangnya tetap saja terdapat beberapa oknum penyelenggara negara/pemerintah daerah yang tidak merasa bersalah ketika 'mencuri' masa depan anak-cucu mereka atas keberkeanjutan hidup dan kehidupan dimana seharusnya dimuliakan serta dikembalikan lagi kepada mereka.

Ketika pakta integritas dalam koridor moral obligation dan renumerasi sudah tidak mempan lagi bagi para oknum tersebut, maka dengan mengadopsi pemikiran serta model ekonomi-berkeadilan dari seorang scholar Amitai Etzioni, implementasi dari coersion/law enformcement menjadi sebuah keharusan yang tidak boleh ditunda lagi.

Bahkan keputusan tembak mati wajib dikeluarkan oleh Pemimpin Puncak Indonesia--Kepala Negara yang sekaligus Kepala Pemerintahan cq Presiden Republik Indonesia--bagi pelaku intelektual kejahatan lingkungan hidup Indonesia untuk menjadi sebuah keniscayaan demi tegaknya complience/kepatuhan atas disiplin hidup berkelanjutan di Indonesia.

Hal tersebut hanya mungkin dapat dilakukan oleh seorang pemimpin/leader dengan a strong vision as well as a strong leadeship!