"RUU Antipembalakan Gagal Disahkan, Komitmen Lemah": Komisi 4 DPR RI dalam Marissa Haque

Oleh: http://nasional.inilah.com/read/detail/1801314/ruu-antipembalakan-gagal-disahkan-komitmen-lemah

 

Nasional - Senin, 28 November 2011 | 07:14 WIB 

 

INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Ma'mur Hasanuddin mengatakan gagalnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembalakan Liar, mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam masalah perlindungan hutan.

 

Menurutnya pemerintah yang selalu mengulur-ulur RUU ini dengan alasan Badan Pemberantasan Perusakan Hutan (BP2H) tidak setuju RUU tersebut, dengan alasan kepolisian dan kejaksaan yang lebih berhak menangani kejahatan hutan.

 

"Saya tidak habis pikir atas prilaku pemerintah terhadap menolaknya RUU P3L ini dihentikan hanya dengan alasan tidak sepakatnya penanggung jawab amanat RUU," kata Ma'mur, Minggu (27/11/2011).

Padahal, kata dia, dengan adanya badan yang bertanggung jawab terhadap amanat RUU ini, akan semakin memperkokoh kinerja kepolisian dan kejaksaan karena proses terhadap pencegahan dan pemberantasan pelaku kejahatan hutan akan dilakukan lebih agresif.

 

Dengan batalnya pengesahan RUU P3L ini, Ma`mur meminta kepada menteri kehutanan Zulkifli Hasan untuk membuat rencana induk atau masterplan mega proyek pengembalian kelestarian hutan nasional.

 

"Menteri Kehutanan mulai saat ini sebaiknya membuat kerangka pembentukan kembali hutan nasional dengan total wilayah 130 Juta hektare seperti keadaan 40 tahun silam," kata Ma`mur.

 

Selama ini, Ma`mur menjelaskan, program Menteri Kehutanan untuk menanam 1 miliar pohon dilakukan dengan berbagai kejanggalan. Pohon-pohon dibagikan tanpa ada konsep penanaman dan perawatan hingga pohon itu benar-benar hidup dan tumbuh. [ant/lal]

 

"RUU Antipembalakan Gagal Disahkan, Komitmen Lemah": Komisi 4 DPR RI dalam Marissa Haque

"Prof Mahfud MD Ditantang Refli Harun dari FH UGM"

Giliran Refli Tantang Mahfud MD Buktikan Ada Jual Beli Pasal

Kamis, 17 Nov 2011 Oleh: Akil Mochtar. Kategori: Berita    

Sumber: http://www.akilmochtar.com/2011/11/17/giliran-refli-tantang-mahfud-md-buktikan-ada-jual-beli-pasal/
 

Kamis, 17 November 2011 16:47 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun, yang pernah berseteru dengan Ketua MK Mahfud MD karena pernyataannya, kini menantang Mahfud. Refly meminta Mahfud MD membuktikan pernyataannya terkait adanya praktik jual beli pasal di DPR.

Rafli menegaskan, Mahfud harus konsisten dengan pernyataannya bahwa tudingan tidak bisa dilontarkan tanpa bukti.

“Ketika saya lontarkan pernyataan, ada suap di MK, dia minta saya buktikan. Maka, dia pun harus bisa buktikan pernyataannya. Dalam pernyataan saya terhadap MK, saya, paling tidak ada  investigasi. Saya katakan memang saya melihat uang itu. Cuma yang belum bisa dibuktikan apakah uang yang saya lihat itu jadi diberikan pada hakim atau tidak. Dalam investigasnya MK, kan juga terbukti itu,” ujarnya, Kamis (17/11/2011).

Sebagai pejabat negara, kata Refly, Mahfud harusnya konsisten dengan pernyataannya.  Mahfud diminta tidak beralasan bahwa hal itu hanya ilustrasi saja yang dikemukakan di dalam sebuah seminar. Sebagai akademisi, ilustrasi harusnya bisa dijelaskan.

“Seorang pejabat negara dan akademisi sepertinya tidak mungkin melontarkan ilustrasi tanpa fakta ataupun sekedar ilustrasi khayalan. Dia harus paham, perkataannya akan ditanggapi serius. Saya saja melontarkan pernyataan, juga melaporkan dugaan adanya mafia hukum di MK ke KPK, namun tak ada penyelesaiannya,” Rafli menegaskan.

Sejak  membaca  pernyataan Mahfud itu, Refly mengaku bertanya dalam hati apakah pernyataan Mahfud itu opini atau fakta.

Kalau fakta, kata Refly, apakah melihat atau mengalami langsung, atau sekedar fakta yang diperolehnya dari cerita orang lain.

Apalagi, di MK ada tiga mantan anggota DPR, selain Mahfud, Akil Muchtar, dan Hamdan Zoelva.
“Terlepas dari itu apakah fakta dan opini, saya pribadi juga berkeyakinan dan beropini, jual beli pasal terjadi. Ini gambaran publik karena masyarakat sudah paham semua. Cuma siapa yang bisa membuktikan? Tentu, orang  yang pernah terlibat, pernah menjadi anggota DPR.  Atau, pernah mengadopsi UU tertentu, seperti Mahfud,” demikian Refly Harun.

Penulis: Rachmat Hidayat  |  Editor: Anwar Sadat Guna

"Prof Mahfud MD Ditantang Refli Harun dari FH UGM"